TELUKKUANTAN (RIAUSKY.COM)- Rombongan Komisi I DPRD kabupaten Kuantan singingi (Kunsing) melakukan peninjauan ke Kecamatan Hulu Kuantan Rabu (22/4/2020).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam upaya pemantauan penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19.
Rombongan didampingi langsung camat Hulu Kuantan Joni sp .
Adapun dalam pertemuan Komisi satu DPRD, wakil ketua komisi 1 Maspar mempertanyakan perihal npenangan dan pencegahan pemutusan mata rantai covid 19 kepada camat Hulu Kuantan Joni sp, masalah pelonjakan data kartu keluarga (KK) miskin dan kartu keluarga miskin medadak akibat wabah virus covid-19 .
Kemudian Maspar juga meminta penjelasan kepada Camat Hulu Kuantan mengenai pembagian bantuan lansung tunai (BLT) baik dari pusat, propinsi maupun dari kabupaten, dan Program Keluarga Harapan (PKH) agar didata sesuai aturan yang berlaku, sehingga para penerima bantuan tersebut tepat sasaran.
Dengan banyaknya pengeseran dan pemotongan anggaran baik dana dari pusat, propinsi, kebupaten bahkan dana desa untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid 19 ini,
ia berharap kepada camat untuk betul-betul mengcroscek data data yang ada tentsng siapa yang berhak untuk dibantu.
Camat, kata dia, harus bekerja sama dengan bawahannya seperti kepala desa yang ada di kecamatan Hulu Kuantan, agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari dan jangan muncul isu-isu yang tidak baik dimasyarakat.
Disamping itu, Sekretaris Komisi I Hj. Yuniwarti Halim menambahkan, ''Tolong masalah BLT ini jangan dianggap sepele, ini menyangkut masyarakat kita, jangan lagi ada sistem berkotak - kotak. Bagikanlah hak-hak masyarakat tersebut sesuai peruntukannya, jangan ada lagi, ini famili kades, ini tim sukses kades, ini keluarga perangkat, jangan sampai terjadi,'' tegas dia.
Ditambahkan Yuniwarti, ''Bapak selaku camat agar bisa pro aktif dalam masalah ini, jika ada masukan dari masyarakat, cepat ditanggapi, panggil kepala desa nya, dan minta penjesannya,'' pinta dia.
Camat hulu kuantan Joni sp menanggapi masukan yang disampaikan komisi I mengatakan, untuk masalah pencegahan penularan virus korona atau covid 19, pemerintah telah membuat gugus tugas covit 19, yang beranggotakan, mulai dari desa, kecamatan, UPTD Kesehatan, dan kepolisian.
Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk pecegahan penularan covid 19 ini dengan penyemprotan desinfektan mulai dari permukiman padat penduduk, pasar, dan tempat umum lain,
Kemudian masalah BLT dan dengan bermuculan nya KK miskin akibat covid 19, ''Kalau gak salah ada lebih kurang sebanyak 1.313 KK miskin yang telah di data, kesemuanya itu telah dilakukan pengecekan mulai dari desa sampai kekecamatan,,'' ungkapnya.
"untuk masalah bermuculnya KK miskin mendadak akibat covid 19 ini, kami atas nama pemerintahan kecamatan dan para kades telah melakukan pengecekan, dan verifikasi. Dan berkemukinan masih ada nya tambahan jumlah baru dari data nya ada sebanyak 1313 KK tersebut", Ucap Joni
Kemudian Joni juga mengatakan memang masalah BLT ini sampai hari ini belum terealisasikan masih menunggu data final, mudah-mudahan an dalam minggu ini selesai dan bisa dicairkan.pungkasnya.(rls/r12)
Listrik Indonesia
